Musik dan Politik Otentik

Pengantar: tentang politik

Politik. Kata yang belakangan terdengar bengis, kotor, jahat dan menjijikkan. Kenapa bisa demikian? Karena di era kontemporer, politik dimaknai sebatas sebagai sebuah perkara kekuasaan: ada yang menguasai, ada yang dikuasai. Praktik politik ini makin terdengar menjijikkan karena maknanya yang makin tereduksi menjadi sebatas semacam tonil yang diulang tahun demi tahun: warga negara hanya punya kuasa memilih tiap beberapa tahun sekali, berbaris dengan rapi ke bilik pencoblosan suara. Setelahnya mereka dikuasai oleh yang terpilih, sekadar menjadi penonton yang mengamati polah-tingkah para politikus yang terpilih.

Negara sendiri menjadi sebuah entitas politik yang diperbolehkan menekan dan merepresi warganya dengan berbagai cara seperti peraturan perundang-undangan dan aturan birokrasi lainnya, dalam rangka menegakkan dominasi negara atas ruang publik.

Relevansi politik yang kotor ini di Indonesia sudah terbaca jelas sejak nasion ini berdiri. Namun, yang paling kasat mata dan dapat dijadikan contoh adalah bagaimana politik menjadi panglima di era Orde Baru. Bahwa kekuasaan mampu bercokol kurang lebih 30 tahun hanya berarti satu hal: sang despot penguasa (baca: Soeharto) sungguh sakti mandraguna dan mampu mencengkeram kuat takhta kekuasaan, serta menepis setiap upaya pencerabutan kuasa dari tangannya. Rezim ini dengan segala cara juga melakukan aksi cuci otak massal sehingga warga negara terdiam dalam mimpi utopis hidup nan gemah ripah loh jinawi.

Ironisnya, setelah Soeharto lengser keprabon dan dinasti Orde Baru runtuh, keadaan politik Indonesia tak juga membaik. Reformasi yang digadang-gadang mampu mengubah keadaan rupanya tak berkutik menghadapi orbais-orbais yang masih bercokol di tampuk kekuasaan. Ngerinya lagi, mereka bercokol sampai sekarang, tahun 2019.

Jelang pemilihan presiden 2019, praktik politik terdengar makin menjijikkan. Dua kubu capres dan para pendukungnya saling beradu, mencoba meraih simpati konstituen. Dan cara-cara yang digunakan untuk meraih simpati ini tidak selamanya suci hama. Segala tipu daya, hoax, adu argumen tanpa substansi, dan praktik kotor lainnya hadir mewarnai panggung politik Indonesia.

Meminjam lirik lagu Iwan Fals, “dunia politik, dunia pesta pora para binatang”, lalu muncul sebuah pertanyaan: apakah tidak ada politik yang bersih dan tidak menjijikkan?

Seharusnya ada. Filsuf Hannah Arendt memaparkan sebuah gagasan mengenai politik otentik. Melacak sejarah namanya yang muncul dari masa lampau Yunani, secara harfiah politik berasal dari kata polis yang berarti negara atau kota. Polis adalah tempat di mana manusia berkumpul untuk urusan publik.

Maka, politik seharusnya adalah perkara publik yang harus dipisahkan dari perkara privat. Sejak kemunculannya politik tidak berbicara tentang aneksasi dan kooptasi (kekuasaan). Alih-alih, dalam kacamata Arendt, politik adalah upaya pengaturan ruang publik oleh manusia yang telah tuntas dalam ranah privat baik dalam segi ekonomi dan pemenuhan privat lainnya seperti pengaturan keluarga.

Arendt menekankan pemisahan yang publik dan yang privat ini adalah sesuatu yang mutlak dalam politik. Apabila keduanya bercampur, politik akan menjadi ajang unjuk kekuasaan demi kepentingan segelintir orang dan menyuburkan oligarki, persis seperti digambarkan di awal tulisan ini.

Contoh dari bahayanya percampuran yang privat dan yang publik ini dapat dilihat dari bagaimana Orde Baru mengatur warga negaranya dengan berbagai aturan: wilayah privat seperti reproduksi diatur dengan aturan Keluarga Berencana dan BKKBN, perkara ideologi (seperti komunisme) diharamkan dan dimusnahkan secara literal di mana ratusan ribu hingga jutaan orang dibunuh pada 1965, privatisasi berbagai sektor ekonomi oleh korporasi asing, Soeharto dan kroninya juga memanfaatkan kekuasaan untuk mengumpulkan kekayaan pribadi.

Contoh lain, di masa sekarang, perda syariah yang belakangan ramai dibicarakan adalah upaya kuasa mengatur ihwal pribadi warga negara. Atau bagaimana aneksasi demi aneksasi terjadi atas nama kepentingan publik: perampasan lahan di Temon, Kulon Progo untuk pembangunan bandara, Tumpang Pitu, Karst Kendeng, reklamasi Teluk Benoa, dan masih banyak lagi kasus lainnya. Jangan lupakan juga bagaimana kuasa berselingkuh dengan korporasi dan merebut hajat hidup orang banyak.

Musik dan politik

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sepanjang peradaban manusia, musik memiliki kelindan kuat dengan politik. Namun, sayangnya dalam kasus persinggungan politik dan musik ini, politik masih dimaknai sebagai sebatas perkara elektoral. Contoh nyata mengenai ini dapat disimak di jelang Pemilu presiden yang dihelat pada 17 April. Di luar kerja keras para timses masing-masing pasangan calon presiden yang berjibaku setengah mati dengan berbagai cara, berupaya merebut hati konstituen. Para musisi pun turut andil dalam upaya perebutan simpati rakyat ini.

Golongan musisi secara terus terang tanpa tedeng aling-aling menyatakan sikapnya: mendukung salah satu paslon. Kemudian dalam kurun 24 jam dan 7 hari secara simultan terus menggedor kesadaran publik untuk menggunakan hak suaranya pada 17 April.

Beberapa secara spesifik langsung menyebut bahwa ia mendukung paslon tertentu. Addie MS misalnya yang tiada henti memuja dan mempromosikan paslon 01. Ia terang-terangan menyatakan paslon 01 adalah pembawa perubahan bangsa. Dan jangan lupakan rapper penjual galon (baca: Kill the DJ) yang belakangan riuh dibicarakan karena secara terselubung (ah nggak terselubung amat ah. Crystal clear ini sih) sungguh dekat merapat ke pihak 01 dan gencar menyuarakan agar penikmat musik mencoblos pasangan itu.

Sementara itu di sisi paslon 02, beberapa musisi juga sudah berbaris rapi bak tameng hidup yang akan melindungi politisi junjungannya dalam peperangan pemilu 2019 ini. Sebut saja Pasha Ungu, Andika Kangen Band, Ahmad Dhani, Mulan Jameela, hingga raja dangdut Rhoma Irama.

Dan jangan lupakan bagaimana Slank, sebuah band legendaris yang di masa lampau sangat slenge’an serta kritis terhadap ihwal politik yang busuk. Belakangan Slank mendapat sorotan karena opininya yang menyebut bahwa “golput itu cemen”.

Memang apa yang salah dengan ihwal musisi menggedor kesadaran publik untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu? Tidak ada yang salah. Namun, ini ibarat mata uang dengan sisi yang berbeda. Di satu sisi, keputusan mereka memberikan endorsement pada paslon tertentu, atau ajakan untuk menggunakan hak pilih adalah sah-sah saja. Ini adalah bayangan utopis mereka bahwa melalui politik elektoral lah kita akan memperoleh seorang mesias yang mampu menyelamatkan bangsa dan membawa negara kepulauan ini menuju arah yang lebih baik.

Namun, di sisi lain. Kita patut mencermati bagaimana upaya para musisi pro-pemilu ini masih terjebak di definisi politik yang elektoral, artinya sebatas tonil politik lima tahunan yang diulang-ulang sebagai janji utopis. Politik yang bicara tentang kesepakatan-kesepakatan atau kongkalikong yang sungguh jauh dari gagasan politik otentik yang membebaskan a la Hannah Arendt.

Maka, para musisi pro-pemilu ini ya sibuk saja berkutat di perkara menggaet konstituen sebanyaknya, kharisma dan persona mereka sebagai public figure digunakan sebagai senjata. Selebritas adalah panglima.

Padahal, seharusnya kita mampu memaknai bahwa spektrum politik itu luas. Secara spesifik di bidang musik sebagai instrumen politis. Mendorong rakyat untuk menggunakan hak pilih atau mencoblos no 01 atau 02 di surat suara itu sah. Tetapi ini akan menjadikan kita terjebak di kondisi politik yang tidak otentik: politik yang mencampurkan perkara privat dengan publik, politik yang melakukan berbagai aneksasi dan kooptasi. Maka kita harus bicara hal lain, tentang musik dan spektrum politik yang lebih luas.

Spektrum luas politik

Untuk mulai membahas spektrum luas politik, kita harus kembali pada gagasan Arendt yang menyatakan “pemisahan yang publik dan yang privat ini adalah sesuatu yang mutlak dalam politik. Apabila keduanya bercampur, politik akan menjadi ajang unjuk kekuasaan demi kepentingan segelintir orang dan menyuburkan oligarki”.

Sialnya, politik di Indonesia (atau bahkan di seluruh dunia) masih terjebak di pakem politik kekuasaan oleh segelintir oligarki ini. Maka, para musisi pro-pemilu sesungguhnya sedang terkena—dan menyebarkan—jebakan Batman ke khalayak: ini akan menyuburkan oligarki.

Memang tidak ada pilihan lain? Ada dong. Seperti Arendt paparkan: politik otentik. Dengan menerapkan politik otentik, spektrumnya akan lebih luas. Secara spesifik di bidang musik. Spektrum luas ini akan memunculkan musisi yang bergerak dalam ihwal politik namun dengan cara yang sungguh berbeda. Para musisi ini memutuskan untuk tidak berkutat di aksi mendorong publik mencoblos surat suara. Alih-alih, mereka melakukan aksi lain: menulis lirik lagu politis, aksi langsung turun ke akar rumput, bikin konser penggalangan dana, dan lain sebagainya.

Dalam bukunya, Sound System: The Political Power of Music, Dave Randall melontarkan gagasan bahwa:

no genre acts exclusively as a weapon of mass distraction and no genre is automatically and always on the side of progress. All forms of music can be used as part of a system of oppression, but they can also be part of the story of our liberation – the social meaning isn’t fixed. In fact, the same piece of music or musical act can simultaneously have different meanings.”

Berkaca dari gagasan Randall tersebut, kita dapat menyimpulkan betapa luas spektrum politik yang dapat digunakan dalam musik. Semua musisi memiliki bentuk musik (genre), attitude, dan pandangan politik berbeda.

Maka, di luar para musisi pro-pemilu ini, kita patut menyoroti mereka yang yang menggunakan cara lain untuk bicara politik (otentik).

Ada musisi yang paham benar bahwa cara untuk mewujudkan gagasan politik otentik ini adalah dengan turun langsung ke akar rumput atau ke lokasi di mana politik yang busuk terjadi. Di luar negeri sebagai contoh, sebut saja Rage Against The Machine yang menghelat konser Occupy Wall Street sebagai bentuk protes dan tudingan bahwa Wall Street adalah biang dari krisis ekonomi yang menyengsarakan kaum papa.

Di Nusantara sendiri ada begitu banyak musisi yang melakukan prosesi turun ke akar rumput. Mereka menggunakan musiknya sebagai senjata untuk membela kaum tertindas dan membombardir kuping para opressor (baca: negara dan korporasi) agar tersadarkan: agendamu menghancurkan hajat hidup orang banyak bro.

Beberapa musisi lokal yang patut disebutkan di sini misalnya Herry ‘Ucok’ Sutresna. Rapper yang dikenal dengan nama panggung Morgue Vanguard ini selain ngamuk-ngamuk di rima rap yang dibalut beat hip-hop cadas, juga selalu turun aksi langsung ke wilayah-wilayah konflik. Sebagai bentuk dukungan dan solidaritas, sebagai upaya pengorganisiran kaum marjinal.

Contoh lain banyak ditemukan di Yogyakarta. Misalnya di Kulon Progo, para petani di sana membentuk sebuah paguyuban bernama Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP KP). Selama 13 tahun, mereka konsisten melawan dan menolak pertambangan pasir besi yang akan beroperasi di lahan subur pertanian sayur mereka. Di setiap perayaan ulang tahun mereka, selalu ada musisi lokal Yogyakarta yang hadir sebagai bentuk dukungan.Ya, mereka sedang menggunakan musik sebagai instrumen politik otentik. Beberapa di antaranya, sebut saja Sisir Tanah, Deugalih, Dendang Kampungan, Kota & Ingatan, Agoni, Kepal SPI, dan lain-lain.

Ada bentuk lain dalam spektrum luas politik dalam musik ini: pernyataan sikap atau attitude. Para musisi ini tidak selalu turun aksi langsung ke lapangan, namun mereka melakoni perannya dengan menunjukkan sikap politik yang jelas. Misalnya, masih segar di ingatan kita bagaimana Vampire Weekend memberikan endorsement pada politisi sayap kiri Amrik, Bernie Sanders. Atau Roger Waters yang melalui BDS Movement gencar menyuarakan boikot kebudayaan terhadap Israel sebagai bentuk protes atas okupasi Israel terhadap Palestina. Waters juga diketahui membela pemerintah Venezuela saat negara tinggalan Hugo Chavez itu tengah berada di titik terburuknya.

Lain Roger Waters lain lagi Radiohead. Jika Waters menganggap boikot kebudayaan adalah cara tokcer menumbangkan zionisme Israel, Thom Yorke DKK justru berpandangan dengan konser di Israel, mereka akan mampu menyampaikan pernyataan damai.

Penutup: beda genre musik, tapi sama-sama berpolitik.

Mengutip gagasan Randall untuk kedua kalinya, “no genre acts exclusively as a weapon of mass distraction and no genre is automatically and always on the side of progress. All forms of music can be used as part of a system of oppression, but they can also be part of the story of our liberation”.

Bentuk partisipasi politik oleh para musisi ini tidak terjebak genre atau jenis musik. Perlawanan atau sikap politik radikal tak harus melulu jadi hak eksklusif aliran punk. Mau musiknya pop, dangdut, indie, rock, semua punya hak yang sama: melontarkan gagasan politik. Kita tidak perlu menjadi Efek Rumah Kaca yang sudah politis sejak gigs dan album pertamanya. Atau Sisir Tanah yang sudah politis dan puitis sejak dalam pikiran. Bahkan musisi perempuan yang lebih dikenal sebagai singer/songwriter musik pop Rara Sekar atau Danilla Riyadi sekalipun berani menyuarakan ihwal politik.

Pada suatu saat, Keren Ann, penyanyi-penggubah lagu keturunan Yahudi melontarkan protes keras terhadap perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu. Keren adalah musikus pop niaga yang easy listening. Namun, dengan lugas dan bernas ia berani melontarkan protes keras pada politisi yang menurutnya tidak becus dan oxymoron.

Moral of the story: Sah-sah saja setiap musisi memiliki pandangan politik sesuai yang mereka yakini. Ini sesuatu yang sangat fair. Musisi mau gencar kampanyekan anti-golput atau ayo nyoblos juga silakan. Nah, musisi yang pro-golput dan memutuskan untuk fokus bergerak di akar rumput itu juga bagus (banget). Yang terpenting patut kita pahami adalah, spektrum politik ini sungguh luas.

Maka, hanya bicara politik elektoral lima tahunan sekali itu adalah sebuah dosa besar. Alangkah baiknya, kita—para musisi, dan penikmat musik—memperluas pandangan kita tentang politik. Agar mimpi utopis Hannah Arendt tentang politik otentik terwujud. Niscaya, bangsa ini—atau bahkan seluruh dunia—akan menjadi tempat yang lebih baik.

NB: Pernah dimuat di The Geo Times pada 13 April 2019.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.