Mempertanyakan Redefinisi Biennale Jogja

(Versi asli naskah sebelum disunting editor. Versi lebih ramah dan pendek pernah dimuat di Tribun Jogja tanggal 15 November 2015 dengan judul “Biarkan Yang Muda Berkarya”)

Kritik bertajuk ‘Redefinisi Biennale Jogja’ yang disampaikan oleh seorang professor–yang juga mengaku sebagai salah satu pendiri gerakan Biennale Jogja–membuat saya mengernyitkan dahi. Redefinisi seperti apa yang dimaksud?

Beliau menyebut program jangka panjang ‘Festival Ekuator’ Biennale Jogja adalah bentuk retorika yang mengada-ada karena sekadar mengeksplorasi persoalan geografis negara-negara Ekuator seperti Indonesia, India, Arab, dan Nigeria.

Lebih lanjut menurut sang professor “Kalau ingin berburu kreativitas yang unggul, objeknya adalah manusia dan lingkungan peradabannya.” Dalam konteks Yogyakarta sebagai tuan rumah, beliau mempertanyakan mana aspek ke-Jogja-an dalam perhelatan Biennale Jogja ke 13.

Dalam paragraf lain tulisannya, muncul tudingan karya yang ditampilkan di Biennale Jogja ke 13 terlalu sulit untuk dipahami makna maupun visinya, membuat semua orang mengernyitkan dahi. Buntutnya, perhelatan Biennale Jogja ke 13 sepi pengunjung karena masyarakat terlanjur kapok mengetahui objeknya tidak menarik.

Selaku penikmat seni yang sempat menyambangi perhelatan Biennale Jogja ke 13 bulan november kemarin, saya memiliki pandangan yang berbeda dan tidak setuju dengan beberapa argumen dalam kritik sang professor.

Romantisme

            Pertama, mengenai redefinisi. Apa sebenarnya redefinisi yang dimaksud? Sejarah perkembangan Biennale Jogja dari yang pertama bernama Biennale Seni Lukis Yogyakarta (1988), malih rupa menjadi Biennale Seni Rupa Yogyakarta (1997), dan menjadi Biennale Jogja (2005-sekarang) memperlihatkan perubahan yang signifikan mengikuti perkembangan zaman, tidak stagnan dalam kungkungan kesenian yang jaya di masa sebelumnya.

Bentuk kesenian yang dipamerkan di Biennale Jogja—atau kota lain seperti Jakarta—beberapa tahun belakangan tidak lagi seperti perhelatan perdana Biennale yang hanya menghadirkan bentuk karya seni rupa konvensional semacam lukisan atau patung. Kini jamak ditemukan karya instalasi, video art, fotografi, bahkan performance art. Padu padan ini adalah redefinisi Biennale Jogja dari yang sebelumnya hanya berkutat di seni konvensional menjadi seni rupa kontemporer yang lebih mampu merespon zaman kekinian.

Tersirat sebuah gelagat ‘romantisme’ dalam redefinisi yang dimaksud sang professor, agar Biennale Jogja didefinisikan ulang menjadi perhelatan seperti apa yang ikut dirintis dan dilakoninya di dekade 80-an. Wajar, romantisme tentu menolak gagasan kekinian yang ingin merespon kondisi dunia melalui bentuk seni rupa kontemporer.

Dalam hal semangat melakukan redefinisi, Biennale Jogja ke 13 setali tiga uang dengan “Binal Experimental Arts 1992” yang secara terbuka dan bernas menuding Biennale Seni Lukis Yogyakarta (BSLY) sebagai lembaga yang ketinggalan zaman karena tidak mewadahi aspirasi kreatif terkini—secara media maupun usia seniman.

Partisipatoris

Kedua, tudingan ‘retorika mengada-ada’ Festival Ekuator akan terpatahkan jika dipahami bahwa di luar persoalan geografis, ada benang merah antara negara yang berpartisipasi dalam perhelatan Biennale Jogja. India memiliki pengaruh besar pada kebudayaan Indonesia pra-Islam, Arab membawa Islam ke Indonesia, menjadikan nusantara sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Sementara Nigeria memiliki kesamaan nasib sebagai negara yang pernah dikuasai rezim militer dan kini tengah menikmati kebebasan demokrasi menuju masyarakat madani.

Benang merah inilah keunggulan untuk dieskplorasi secara kreatif. Melalui tema ‘Hacking Conflicts’ (Meretas Konflik) Biennale Jogja ke 13 mengajak masyarakat dunia—atau secara spesifik Jogja—memahami berbagai konflik yang terjadi, dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut.

Sebagai negara yang pernah dikuasai rezim militer, Nigeria juga mengalami banyak konflik yang ternyata mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Jalinan kerja sama antar dua negara di Biennale Jogja jelas akan menjadi nilai lebih untuk pembelajaran mengurai konflik-konflik tersebut. Ini adalah tindakan nyata, bukan retorika.

Karya-karya kontemporer yang dipamerkan Biennale Jogja ke 13 pun bersifat partisipatoris, melibatkan pengunjung dan masyarakat Jogja secara luas. Para seniman yang berkarya menghindari pemahaman manusia dan lingkungan peradabannya adalah ‘objek’ yang bisa dilukis dengan indah. Justru mereka menjadikan manusia dan lingkungan peradabannya sebagai ‘subyek’ yang mampu berpartisipasi aktif menjabarkan berbagai konflik yang terjadi.

Di sinilah nampak aspek ke-Jogja-an Biennale Jogja ke 13. Setiap karya baik yang dipamerkan di venue utama Jogja National Museum atau di daerah sekitar Jogja dalam program Equator Festival dan Parallel Event tidak sekadar melukiskan Jogja sebagai wilayah yang indah tanpa masalah. karya-karya ini melibatkan masyarakat akar rumput untuk menjabarkan masalahnya, meretas konflik, dan berupaya menemukan solusi.

Sebagai contoh, upaya partisipatoris ‘meretas konflik’ nampak dari karya Anti Tank saat berkolaborasi dengan warga 5 kampung seputaran Jogja yang terkena imbas langsung masifnya pembangunan hotel. Ketjilbergerak juga memberdayakan anak-anak muda kampung Jogja dalam mengkritik absennya ruang publik semacam taman bermain.

Kolaborasi Punkasila dan Slave Pianos, serta karya seniman Nigeria Emeka Ogboh menyoroti perkara polusi suara dan soundscape Yogyakarta dengan banyaknya konvoi motor berisik oleh simpatisan parpol, ormas, dan suporter bola, dan beragam suara bising yang dipicu bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun.

Program Equator Festival dan Parallel Event pun masih bersifat partisipatoris. Panggung Literasi Selatan memberdayakan masyarakat Panggungharjo Sewon Bantul untuk mengangkat berbagai potensi keseniannya. Teras Print Studio dan Kulon Progo Printmaking berkolaborasi dengan komunitas seni Jatimulyo dan Pengasih memamerkan karya di ruang publik Kulonprogo.

Keempat, mengenai ‘objek’ yang tidak menarik dan sulit dipahami makna dan visinya. Menurut hemat saya pemahaman setiap orang dalam pemaknaan karya tentu akan berbeda. Bagi masyarakat akar rumput yang berpartisipasi dalam Biennale Jogja ke 13, pun masyarakat Jogja secara luas, perhelatan ini tentu menarik karena isu-isu dan konflik yang sering mereka hadapi dalam keseharian bisa hadir dalam bentuk karya seni.

Masyarakat yang sebelumnya hanya menjadi ‘objek’ yang dieksploitasi atau sekadar menonton sekarang juga bisa aktif menjadi ‘subyek’ yang bekerja sama dengan para seniman untuk meretas konflik.

Berbeda dengan mereka yang jarang meluangkan waktunya memahami isu dan konflik yang terjadi di masyarakat akar rumput. Mereka yang terbiasa menganggap seni adalah bentuk konvensional yang melulu indah tentu menganggap perhelatan Biennale Jogja ke 13 membosankan dan sulit dipahami maknanya, kemudian melontarkan kritik agar perhelatan ini didefinisikan ulang sesuai romantisme medan seni rupa masa lalunya.

Saya setuju dengan gagasan sang professor bahwa sebagai kebijakan publik sudah saatnya Biennale Jogja perlu pola monitoring dan evaluasi yang konstruktif. Ini akan menjadi pembelajaran untuk perhelatan berikutnya. Namun redefinisi bersalut romantisme dalam kritik beliau justru akan menjadi mesin waktu yang melontarkan Biennale Jogja kembali ke masa lampau, tak mampu menjadi alat mengurai problematika manusia dan peradaban di masa sekarang.

Yogyakarta, 12 November 2015